Baladeka Radio 106.3 FM kini bekerja sama dengan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, dalam bentuk Talk show.
Kegiatan ini hadir dengan tema “Talk show Radio Kegiatan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi” yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait kegiatan Anggota DPRD dan kondisi yang ada di Kabupaten Bekasi.
Terdapat 50 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, periode 2019-2024 dari berbagai Fraksi, yakni Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PPP, PKB, NasDem, Perindo, PAN, dan PBB.
Talk show pertama dilaksanakan bersama Mohamad Nuh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipandu oleh Muhamad Fauzi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (23/05/2022).
Dalam Talk show tersebut, Mohamad Nuh, Wakil Ketua Anggota DPRD Kabupaten Bekasi menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Ia mengatakan para Anggota Dewan fokus melihat problematika dan keluhan masyarakat, seperti banyaknya pengangguran, bagaimana cara mengurus BPJS, cara mengurus KTP, dan informasi tenaga kerja.
Mohamad Nuh juga mengatakan permasalahan yang ada di tingkat nasional juga merupakan permasalahan di Bekasi. Oleh karena itu menurutnya lebih baik postur APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat harus lebih signifikan.
“Karena memang banyak masyarakat yang perlu diangkat, diajak dan dirangkul untuk lebih produktif, akan tetapi tidak memungkinkan kalau modal dasar saja mereka tidak memilikinya” ungkapnya.
Ia meminta agar Pemerintah lebih fokus terhadap masalah kemisikinan. Bisa dimulai dengan melakukan pendekatan birokrasi pemerintahan karena dengan mengetahui secara lengkap informasi data masyarakat, bantuan bisa tersalurkan dengan benar. Ia menambahkan menurutnya bantuan yang paling standar untuk masyarakat yaitu dalam hal sumbangan dan memberi makan, seperti bantuan sembako serta bantuan dana desa untuk masyarakat.
“Lewat Birokrasi Pemerintahan karena dari anggaran tersebut mumpuni di organisasi pemerintahan. Seperti kita bekerjasama dengan Baznas. Semisal ada masyarakat yang tidak mampu bayar Rumah Sakit karena permasalahan BPJS, hal tersebut bisa dibantu oleh Baznas atau bantuan dari Dompet Duafa,” terangnya
“Oleh karena itu himbauan saya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Lembaga-Lembaga ini dikumpulkan dan dirangkul supaya benar-benar menjadi Mitra,” ujarnya.
Mohamad Nuh menyampaikan terdapat 200.000 rumah tangga miskin di Kabupaten Bekasi yang sudah masuk Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
“Dari Dinas Sosial PKH, saya ikut mengawasi input data di Kementerian agar tidak tumpang tindih, dari 200.000 KK kemungkinan akan ada insetif dalam bentuk uang, jadi rumah tangga tersebut akan belanja di warung-warung dan dari situ mereka menjadi hidup perekonomiannya,” ujar Mohamad Nuh.
