Baladekanews.com | Jakarta, 18 November 2024 – Televisi Republik Indonesia (TVRI) kini menghadapi situasi yang memprihatinkan. Selain terhimpit persaingan ketat dengan stasiun TV swasta, pengelolaan manajemennya terkesan mengabaikan aspek profitabilitas. Padahal, profit adalah kunci utama keberlangsungan hidup TVRI.
Stasiun penyiaran yang seharusnya menjadi andalan pemerintah ini justru tampak kehilangan perannya, bahkan terpinggirkan dalam momen-momen besar pemerintah.
“Perhatikanlah, debat-debat Pilkada ramai ditayangkan di TV swasta, namun tidak ada satupun debat yang disiarkan di TVRI. Padahal Pilkada adalah agenda penting pemerintah. Lalu, di mana peran TVRI sebagai lembaga penyiaran andalan pemerintah?” ungkap pengamat dan praktisi pertelevisian, Icang Rahardian, SH.
Menurut Icang, sudah saatnya TVRI dikelola oleh orang-orang yang profesional—mereka yang bisa berpikir tentang profit demi kelangsungan dan profesionalisme TVRI. Dalam pandangannya, meskipun sudah sering terjadi pergantian Direktur Utama (Dirut), hasilnya tidak terlihat ada perubahan yang signifikan. “TVRI harus dikelola oleh orang yang berpengalaman di lapangan, bukan hanya mereka yang duduk di posisi direksi. Mereka yang mau turun langsung dan mengetahui secara detail kekurangan operasional yang ada,” tegasnya.
Icang juga menceritakan pengalamannya yang mengejutkan ketika bertemu dengan kru liputan TVRI. Menurut Icang, kru tersebut tampak terburu-buru dalam menjalankan tugasnya. Ketika ia bertanya, “Kenapa buru-buru, Mas?” seorang kru TVRI menjawab, “Iya, Pak. Kameranya sudah ditunggu di kantor, mau dipakai oleh kru lain.”
Icang terkejut mendengar jawaban tersebut. Bagaimana mungkin sebuah lembaga penyiaran yang mengusung nama Republik Indonesia harus menggunakan peralatan secara bergantian? Padahal, menurut Icang, TVRI memiliki potensi besar untuk dikelola secara profesional dan memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan.
“TVRI memiliki dukungan negara, masa kalah dengan TV swasta sampai harus berbagi satu kamera?” keluhnya.
Jika dikelola dengan baik, Icang yakin TVRI tidak perlu terus-menerus mengandalkan anggaran dari APBN untuk operasionalnya. “Banyak peluang yang bisa dijajaki oleh TVRI, termasuk kerja sama dengan pihak luar. Bahkan, setiap departemen di pemerintahan seharusnya memiliki wartawan TVRI,” katanya.
Icang bahkan berandai-andai, “Jika saya menjadi Dirut TVRI, dalam dua tahun saya bisa menjadikan TVRI mandiri secara finansial, tanpa bergantung pada APBN untuk biaya operasional.”
Sebagai Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, praktisi hukum, dan pemerhati digitalisasi media jurnalisme, Icang sangat menyayangkan tidak adanya upaya serius dari pihak pengelola TVRI untuk menjadikan lembaga ini mandiri. “Tak ada yang berpikir bagaimana TVRI bisa memperoleh laba. Padahal, ini penting untuk meningkatkan mutu dan kreativitas kru di dalamnya,” jelasnya.
Menurut Icang, banyak BUMN yang memiliki anggaran belanja iklan, dan ini merupakan potensi besar yang bisa dimanfaatkan oleh TVRI.
“Jika TVRI masih berstatus Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP), ini masih memungkinkan untuk diubah statusnya menjadi persero (perusahaan negara). Konsep ini perlu dibahas lebih lanjut di DPR,” tegas Icang, sembari menambahkan bahwa ia pernah membantu memprakarsai beberapa stasiun TV hingga akhirnya bisa mengudara.
(RendySuby)
