JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung sejak 3 – 20 Juli 2021 masih memiliki sejumlah permasalahan yang mengarah kepada kirisis ekonomi di Indonesia. Beberapa faktor yang cukup berpengaruh yaitu tidak adanya kompensasi pelaku usaha terdampak dan perlindungan sosial khususnya bantuan khusus (bansos) untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bima Yudhistira mengatakan bahwa usulan lockdown sepertinya lebih efektif untuk mengurai kerumitan masalah ekonomi di tengah berjalannya PPKM Darurat yang kabarnya akan diperpanjang hingga 6 minggu ini.
“Kami usulkan lockdown, karena dengan lockdown 14 hari pemerintah wajib memberikan bantuan pokok,” kata Bima saat dihubungi Baladeka.com, Rabu (14/7).
Menurutnya penerapan PPKM Darurat justru membuat kebingungan masyarakat karena masih harus mencari rejeki di luar rumah. Bima menilai kebijakan yang sedang berlangsung ini lebih buruk jika dibandingkan PSBB yang ketat di awal pandemi 2020.
“Sekarang lebih susah mengatur masyarakat, PPKM diperpanjang khawatirnya kasus harian meningkat, kerugian ekonominya juga membesar karena kebingungan masyarakat,” tambah Bima.
Pemerintah juga dinilai harus memberikan pengertian kepada masyarakat mengani target dari PPKM darurat kali ini karena menurut Bima hingga saat ini target penurunan kasus Covid-19 harian belum tercapai.
“Kita belum melihat target itu tercapai, kalo terus diperpanjang sementara tidak efektif maka percuma melakukan PPKM darurat lebih panjang justru ekonomi semakin melemah di kuartal ketiga,” sebutnya.
Ketika ditanya mengenai kerugian akibat pandemi covid-19 di indonesia selama tahun 2021, ia memperkirakan mencapai angka 800 Triliun rupiah yang diakibatkan pemerintah tidak berani mengambil sikap untuk melakukan lockdown.
“Selisih dari targeting mencapai 848T kita kehilangan PDB akibat tidak melakukan lockdown,” jelas Bima.
Bima memaparkan mengenai skenario terburuk jika PPKM Darurat ini diperpanjang yaitu semakin banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan akibat mengalami kerugian besar selama pandemi. Selain itu, nasib ribuan karyawan yang turut dipertaruhkan dengan melemahnya kemampuan perusahaan tempat mereka bekerja.
“Kasian karyawan yang rentan di PHK, dan nantinya kita akan melihat gelombang PHK dan pengangguran yang semakin meningkat,” tambahnya.
Hal-hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi penyebab angka kemiskinan dan kriminalitas meningkat.
Bima menilai sulit untuk mengharapkan PPKM Darurat ini berhasil jika pemerintah tidak melakukan perlindungan sosial yg efektif kepada seluruh komponen masyarakat yang terdampak.
Redaktur : Adn